Blog

Demikan Direktur Resist Book Eko Prasetyo mengemukakannya kepada Bernas Jogja di sela-sela acara launching Resist Book dan Bedah Buku Orang Miskin Dilarang Sekolah terbitan Resist Book, Selasa (21/9) di UC UGM.

Hadir sebagai pembicara dari acara yang digelar Resist Book, yakni Eko Prasetyo (penulis buku), Revrisond Baswir (Dosen Fakultas Ekonomi UGM), Budianto (Bidang Advokasi BEM UGM), dan Ade Ma’ruf (Dosen Fisipol UMY) selaku moderator. Penampilan kelompok musik Performance ‘Dendang Kampungan’ ikut memeriahkan acara tersebut.

“Masalahnya, seolah sudah menjadi semacam kredo bahwa sesuatu yang bermutu harus mahal. Padahal tidak selalu yang berkualitas harus dibayar mahal,” kata Eko sekaligus penulis buku tersebut.

Eko sempat memaparkan berbagai kasus tentang keinginan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan formal yang sering kali terganjal oleh biaya yang mahal. Ada yang terpaksa menjaminkan sertifikat tanahnya agar bisa sekolah.

Kondisi tersebut tidak lepas dari minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Ia juga menegaskan, adanya Presiden Baru RI nanti pun belum bisa menjamin adanya perubahan yang positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, belum ada satupun calon presiden yang mengusung isu pendidikan sebagai prioritas.

“Oleh karena itu, kita membutuhkan gerakan sosial untuk mendorong lahirnya satu sistem alternatif untuk pendidikan kita. Harapannya akan tercipta sebuah institusi pendidikan yang bermutu tetapi tidak mahal. Yakni, yang mempunyai kemandirian, sikap merdeka, dan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa dan negaranya,” harap Eko.

Dalam kesempatan terpisah, Revrisond Baswir mengingatkan agar masyarakat tidak melihat permasalahan mahalnya pendidikan secara sepotong-sepotong. Justru harus dipisahkan mana yang merupakan sektor publik dan mana sektor privat.

“Sering kali kita melihat mahasiswa demo menolak kapitalisasi pendidikan. Sayangnya, mereka melakukan secara terpisah untuk kepentingan pribadi. Misalnya, mahasiswa UGM demo menolak biaya pendidikan UGM yang mahal. Bagi mereka, biaya pendidikan di perguruan tinggi lain atau di sekolah lain mahal, tidak masalah. Asalkan, UGM tidak mahal. Artinya, kepentingan sendiri yang duntamakan, bukan problem masyarakat yang diprioritaskan,” ungkap Sony yang sepakat jika pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebagai solusinya